Rundown ANBK Tahun 2025
Pengelola | Pendidikan
Asesmen Nasional 2025 tetap mengacu pada Keputusan Kepala BSKAP Nomor 019/H/KP/2024, yang memberikan pedoman teknis pelaksanaan AN. Pedoman ini dapat diakses dan diunduh melalui laman resmi Pusat Asesmen Pendidikan. Seluruh satuan pendidikan diminta untuk menyimak secara cermat seluruh informasi dalam pedoman tersebut, karena menjadi acuan utama bagi kesiapan teknis maupun substansi AN di tahun berjalan.
AN 2025 dirancang sebagai bentuk evaluasi sistemik, bukan sekadar ujian akademik biasa. Ia mengukur tiga hal utama: literasi membaca, numerasi, serta survei karakter dan lingkungan belajar. Dengan pendekatan ini, AN menjadi alat diagnostik menyeluruh untuk mengukur kualitas proses pembelajaran, kultur sekolah, serta kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan abad ke-21.
Jadwal AN 2025 sangat rinci, mencakup jenjang SD/MI hingga SMA/SMK dan paket kesetaraan. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap mulai bulan Juli hingga Oktober 2025, dimulai dengan simulasi, gladi bersih, dan akhirnya pelaksanaan utama. Seluruh kegiatan dirancang dengan sesi waktu yang jelas dan terstruktur, termasuk waktu latihan, waktu asesmen inti, serta waktu untuk survei karakter dan lingkungan belajar
Menariknya, AN juga dilaksanakan di berbagai lokasi luar negeri melalui kerja sama dengan perwakilan Republik Indonesia. Beberapa negara seperti Arab Saudi, Malaysia, Mesir, Jepang, hingga Belanda tercantum sebagai tempat penyelenggaraan Asesmen Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa negara hadir dan berkomitmen menjangkau seluruh warga belajar Indonesia, di mana pun mereka berada.
Kegiatan AN 2025 tidak hanya menyasar siswa, namun juga menyentuh aspek manajerial satuan pendidikan. Kepala satuan pendidikan dan pendidik diwajibkan mengikuti Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) yang akan dilaksanakan selama 15 September hingga 10 Oktober 2025. Sulingjar bertujuan untuk mengetahui bagaimana iklim belajar di sekolah, praktik kepemimpinan, dan profesionalitas guru sebagai bagian integral dari peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
Koordinasi pelaksanaan AN 2025 ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten, perwakilan pemerintah di luar negeri, dan seluruh direktorat jenderal yang terkait. Ini mencerminkan pendekatan lintas-sektor dan lintas-kementerian dalam pelaksanaan AN. Bahkan, lembaga seperti Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) turut dilibatkan dalam mendukung pelaksanaan secara teknis dan administratif.
AN tidak dimaksudkan sebagai ujian yang menentukan kelulusan siswa, melainkan sebagai bahan refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemanfaatan hasil AN menjadi penting bagi sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan berbasis data (evidence-based policy). Dengan demikian, pendidikan Indonesia tidak hanya bergerak maju secara administratif, tetapi juga secara substantif.
